Kutai Kartanegara – Konsorsium Gerbangtara sukses menggelar Workshop Capacity Building Klaster Ormas, Komunitas Adat, dan CSO yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada 27–28 September 2025. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kitabisa.org ini menghadirkan belasan delegasi terpilih sebagai media untuk membangun ruang dialog bagi masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selama workshop, para delegasi difasilitasi oleh Indonesia Youth Diplomacy (IYD) Kaltim untuk merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta menyusun solusi konkret dalam bentuk working paper. Working paper dalam sesi ini, disusun oleh para delegasi dari beragam latar belakang selama kegiatan workshop daring dan luring.
Dokumen tersebut akan menjadi masukan penting bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal.
Workshop ini juga menghadirkan narasumber lintas disiplin yang membahas isu strategis mulai dari sejarah dan asal muasal tanah IKN, penguatan tata kelola komunitas, hingga strategi pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan suatu daerah.
Diskusi berjalan dinamis dengan keterlibatan aktif para delegasi yang membawa perspektif berbeda sesuai latar belakang masing-masing. Tak hanya itu, para delegasi juga diundang secara khusus oleh Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura untuk menghadiri Bapelas yang merupakan bagian dari Festival Erau Adat 2025.
Koordinator Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan ini menunjukkan pentingnya melibatkan suara masyarakat lokal sejak awal pembangunan IKN.
“Workshop ini menjadi ruang dialog bersama. Suara lokal adalah fondasi agar pembangunan IKN benar-benar inklusif, partisipatif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Keberhasilan workshop ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa IKN, menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya dengan capaian antara lain: 800–850 hektare lahan terbangun, 20% gedung perkantoran, 50% hunian layak dan terjangkau, 50% ketersediaan sarana prasarana dasar, serta indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.
Sebagai Ibu Kota Politik, IKN akan menjadi pusat pemerintahan dan administrasi negara, dengan pembangunan Istana Kenegaraan, kantor Kementerian Koordinator, hingga gedung parlemen dan lembaga yudikatif. Proses pemindahan ASN juga tengah dipersiapkan oleh Kementerian PANRB, yang dalam waktu dekat merencanakan pemindahan aparatur dari 15 kementerian ke Nusantara.
“Dengan demikian, Workshop Capacity Building Gerbangtara bukan hanya sekadar forum lokal, tetapi bagian dari upaya besar memastikan transisi IKN sebagai Ibu Kota Politik berlangsung dengan melibatkan aspirasi masyarakat, adat, dan organisasi sipil,” tutup Aie.
Link artikel original: Disini
Leave a Reply