Petaling Jaya, Malaysia, 22 Juli 2026 — Pemimpin muda perempuan masyarakat adat dari tiga negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand, berkumpul dalam Indigenous Youth Camp & Regional Panel on Business, Human Rights & the Environment (BHR+E) di Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Apa Kata Wanita Orang Asli (AKWOA) dan Pertubuhan Perfileman Sosial Malaysia (Freedom Film Network) yang didukung oleh UNDP B+HR Asia’s Agents of Change Initiative dengan dukungan dari Uni Eropa (European Union).
Regional Indigenous Youth Panel menjadi puncak rangkaian Indigenous Youth Camp yang mempertemukan peserta dengan organisasi masyarakat sipil, media, sektor swasta, akademisi, serta berbagai mitra pembangunan. Forum ini menjadi ruang bagi generasi muda masyarakat adat untuk berbagi pengalaman, menyampaikan perspektif, dan menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi komunitas adat di tengah dinamika pembangunan, perubahan iklim, dan meningkatnya investasi di wilayah adat.
Panel menghadirkan enam pemimpin muda perempuan masyarakat adat, yaitu Aie Natasha dan Sumarni Laman dari Indonesia, Marisa Yapangku dari Thailand, serta Dayang Ukau, Jenesia Justin, dan Diana a/p Tan Beng Hui dari Malaysia. Dengan latar belakang yang beragam, para panelis berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan perempuan, perlindungan hak masyarakat adat, aksi iklim, pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas, serta pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam sesi diskusi, para panelis menyoroti bahwa masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang terdampak oleh pembangunan, tetapi juga menjadi mitra yang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri. Perempuan muda masyarakat adat dinilai memiliki peran strategis sebagai penjaga pengetahuan tradisional, penggerak ketahanan komunitas, sekaligus jembatan antara nilai-nilai budaya dengan inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Aie Natasha, seorang profesional muda di CCEPC Environment Protection and Energy Comprehensive Utilization Indonesia sekaligus Ketua Konsorsium Gerbangtara, menekankan pentingnya menciptakan ruang yang aman untuk mendorong meaningful participation sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan.
“Pendidikan tidak menghilangkan identitas masyarakat adat, tetapi justru memperkuat kapasitas mereka untuk berkontribusi. Generasi muda masyarakat adat perlu diberikan kesempatan untuk tidak hanya berpartisipasi dalam diskusi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan serta bermitra dengan pemerintah maupun sektor swasta. Seiring berkembangnya berbagai kerangka kerja internasional yang mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, kolaborasi yang bermakna dengan masyarakat adat menjadi semakin penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Aie Natasha.
Selain diskusi panel, kegiatan juga menghadirkan pameran hasil pembelajaran peserta Indigenous Youth Camp, sesi dialog bersama publik, serta Community Clinic yang membahas berbagai isu Business, Human Rights & the Environment (BHR+E). Seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas jejaring regional, dan mendorong kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.
Dalam closing remarks, Samuel Wejchert, Political Officer, Delegation of the European Union to Malaysia, menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan pembangunan. Menurutnya, pelibatan masyarakat adat secara bermakna merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan, memperkuat kemitraan, dan menciptakan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
Sementara itu, Jehan Wan Aziz, Rule of Law Analyst and Lead (Human Rights and Institutions), UNDP, menyampaikan bahwa selama sekitar lima tahun terakhir, berbagai upaya untuk memperkuat isu masyarakat adat di tingkat regional terus dilakukan dan mulai menunjukkan hasil. Ia menekankan pentingnya menjaga momentum tersebut dengan memastikan masyarakat adat, khususnya generasi muda, memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan.
Melalui forum ini, para peserta menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat adat diakui sebagai mitra sejajar. Pengakuan terhadap kelembagaan adat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta partisipasi yang bermakna menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Indigenous Youth Camp & Regional Panel on Business, Human Rights & the Environment diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat jejaring pemimpin muda masyarakat adat di kawasan ASEAN. Melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor, para pemimpin muda diharapkan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, memperkuat kepemimpinan perempuan, serta memastikan suara masyarakat adat menjadi bagian penting dalam agenda bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.
Leave a Reply